PELATIHAN DEBAT I LDHK FH UNSRAT
TATA CARA MERISET DAN MEMBANGUN ARGUMENTASI DALAM DEBAT HUKUM
Dalam dunia debat hukum, argumen yang kuat tidak lahir dari kemampuan berbicara semata, tetapi dari riset yang matang dan penyusunan argumentasi yang berdasar. Seorang debater hukum dituntut bukan hanya lantang menyampaikan pendapat, melainkan mampu mempertanggungjawabkannya dengan aturan, fakta, dan data.
Di sinilah Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Debat dan Kompetisi menghadirkan pelatihan yang berorientasi pada penguatan kemampuan akademik kader. Dengan mengusung tema "TATA CARA MERISET DAN MENYUSUN ARGUMENTASI DALAM DEBAT HUKUM", pelatihan ini bertujuan membekali kader dengan langkah awal yang tepat dalam memahami mosi, menggali informasi, hingga merangkainya menjadi argumentasi yang logis. Materi disampaikan oleh Demisioner Direktur Departemen Riset dan Inovasi periode 2024/2025 Zefanya Rawung.
──────────────────────────────────────
Pelatihan dibuka dengan pemaparan mengenai dua kategori mosi yang kerap dihadapi dalam kompetisi debat hukum:
- Mosi General – Menggunakan frasa dan nomenklatur ringan tanpa istilah tertentu. Contohnya mosi "Perlindungan Anak Melalui Pembatasan Platform Digital".
- Mosi Spesifik – Mengandung istilah tertentu dan biasanya bersifat proposal. Contohnya mosi "Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan Judicial Preview".
Pemateri menjelaskan bahwa setiap kategori mosi memiliki cara meriset yang berbeda. Pada mosi spesifik, riset dimulai dengan membedah mosi per-nomenklatur atau per-frasa. Peserta diminta memahami lebih dulu maksud istilah dan konteksnya, misalnya dengan bertanya "Apa itu Judicial Preview?". Setelah itu, riset dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik, seperti apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi dan di mana pengaturannya, serta mengapa Mahkamah Konstitusi harus atau tidak harus menambah kewenangan tersebut.
Pada mosi general, peserta dapat langsung menafsirkan mosi lewat pertanyaan pemantik. Dengan mosi perlindungan anak, pertanyaannya antara lain: apa itu platform digital dan apa saja kategorinya, perlindungan anak seperti apa yang dimaksud, dan mengapa anak harus dilindungi dari platform digital. Kata kunci seperti "perlindungan" dan "pembatasan" perlu selalu dikaitkan dengan konteks mosi.
Pemateri juga membagikan tiga tips riset yang menjadi pegangan penting:
──────────────────────────────────────
Memasuki sesi penyusunan argumentasi, pemateri menjabarkan tiga tahapan utama:
Pemateri menegaskan tiga ketentuan dalam berargumentasi hukum, yaitu seluruh argumentasi harus berdasar (aturan, fakta, data), menghasilkan hipotesa yang logis dan bukan asumsi, serta disampaikan secara naratif dan afirmatif. Seperti pesan yang disampaikan dalam pelatihan, "Anak hukum dilarang bicara tanpa dasar."
Pelatihan berlangsung interaktif, dengan peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai cara membedah mosi dan menyusun argumen.
──────────────────────────────────────
Pelatihan ini bukan sekadar forum belajar, tetapi ruang pembentukan cara berpikir. Dengan memahami cara meriset dan menyusun argumentasi, kader LDHK diharapkan mampu menghadirkan argumen yang tajam, berdasar, dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap forum debat.
Selain sebagai program kerja, pelatihan debat pertama ini menjadi pijakan penting bagi LDHK untuk terus menghadirkan pelatihan yang lebih variatif, guna membentuk kader yang handal, visioner, dan siap berkompetisi di berbagai level.
Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak
Salam Konstitusi ✊🏻
#KABINETARUNICA
#LDHKFHUNSRAT


No comments:
Post a Comment