PENA KTI LDHK FH UNSRAT.

—————Senin, 14 September 2026, Lobby FH UNSRAT. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PENA KTI)

Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK), melalui Departemen Riset dan Inovasi, kembali melaksanakan salah satu program kerja dalam bidang pengembangan kemampuan akademik mahasiswa melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PENA KTI). Kegiatan yang berlangsung pada Senin 14 September 2026, pukul 18.00 WITA hingga selesai, bertempat di Lobby Law Tower, dengan menghadirkan Michell Binilang selaku sekretaris jenderal LDHK FH UNSRAT periode 2026-2027 sebagai pemateri dan Yobel Waas sebagai moderator.

Kegiatan PENA KTI diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami proses penulisan karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah hukum. Tidak hanya membahas teknik menulis, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu persoalan hukum dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan ilmiah yang sistematis, memiliki dasar hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam pemaparannya, Michell Binilang menjelaskan bahwa artikel ilmiah hukum merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang dalam penyusunannya membutuhkan dukungan data, fakta, bukti yang relevan, serta landasan hukum yang sesuai. Karakter ilmiah menuntut penulis untuk membangun argumentasi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan karakter hukum mengharuskan objek yang dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum. Dengan demikian, artikel ilmiah hukum tidak sekadar menjadi tempat untuk menyampaikan pendapat pribadi. Setiap gagasan perlu dibangun melalui proses pengkajian terhadap persoalan hukum dengan menggunakan norma, asas, prinsip, doktrin, maupun sumber hukum lain yang relevan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu dimiliki mahasiswa hukum dalam menghasilkan karya ilmiah.

    1. Menentukan Judul sebagai Langkah Awal

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya menentukan judul penelitian. Judul bukan hanya berfungsi sebagai identitas tulisan, tetapi juga menjadi gambaran mengenai substansi dan batasan persoalan yang akan dikaji. Judul artikel ilmiah hukum perlu memuat kata kunci yang dapat menunjukkan fokus penelitian. Batasan tersebut diperlukan agar pembahasan tidak berkembang terlalu luas dan tetap berada pada persoalan hukum yang telah ditentukan. Ketepatan dalam menentukan judul juga akan memengaruhi penyusunan rumusan masalah, metode penelitian, hingga arah pembahasan.

Sebagai contoh, pembahasan mengenai legalitas serangan pre-emptive Israel terhadap Iran ditinjau dari prinsip self-defense dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bagaimana kata kunci dalam judul dapat memberikan batasan terhadap penelitian. Istilah pre-emptive attack, self-defense, dan Piagam PBB menjadi bagian penting yang menentukan arah analisis sehingga penelitian tidak berkembang ke persoalan lain di luar fokus hukum internasional.

   2. Pendahuluan dan Pentingnya Research Gap

Pembahasan kemudian diarahkan pada penyusunan pendahuluan. Dalam artikel ilmiah hukum, pendahuluan tidak hanya berisi latar belakang, tetapi dapat mencakup persoalan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, research gap, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan. Latar belakang perlu menunjukkan mengapa suatu persoalan penting untuk dikaji. Artinya, penulis tidak cukup hanya menceritakan suatu peristiwa, tetapi harus mampu menemukan persoalan hukum yang terdapat di dalamnya. Dari persoalan tersebut kemudian dapat dibangun alasan mengapa penelitian perlu dilakukan.

Selain itu, penulis perlu memperhatikan research gap atau celah penelitian. Research gap dapat ditemukan dengan melihat penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, kemudian mengidentifikasi aspek yang belum dibahas atau masih dapat dikembangkan. Hal tersebut penting agar penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang pembahasan yang sudah ada, tetapi memiliki kontribusi atau perspektif yang berbeda.

Dalam contoh mengenai prinsip self-defense, doktrin tersebut telah banyak dibahas dalam hukum internasional, termasuk dalam perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Nicaragua v. United States tahun 1986. Namun, penelitian dapat diarahkan pada persoalan yang lebih spesifik, seperti legalitas serangan pre-emptive dalam konflik tertentu serta bagaimana konsep ancaman yang bersifat segera atau imminent threat dinilai dalam perkembangan teknologi persenjataan dan penggunaan intelijen.

    3. Rumusan Masalah Menentukan Arah Pembahasan

Rumusan masalah juga menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai batasan terhadap persoalan yang akan dianalisis. Rumusan masalah harus disusun secara jelas dan disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian agar dapat dijawab melalui pembahasan. Keterkaitan antara rumusan masalah dan pembahasan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apabila penelitian memiliki dua rumusan masalah, maka pembahasan harus diarahkan untuk memberikan jawaban terhadap kedua persoalan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat bagian pembahasan yang keluar dari fokus penelitian.

Tujuan penelitian kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah. Tujuan tersebut menjelaskan apa yang hendak dicapai melalui penelitian. Konsistensi antara judul, rumusan masalah, tujuan, metode, dan pembahasan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan artikel ilmiah hukum yang sistematis.

    4. Memahami Metode Penelitian Hukum

Selain sistematika penulisan, PENA KTI juga memberikan pemahaman mengenai metode penelitian hukum. Secara umum, penelitian hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma dan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, doktrin, buku, serta jurnal ilmiah. Sementara itu, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada penerapan hukum dalam masyarakat dan dapat menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun instrumen penelitian lainnya.

Dalam artikel ilmiah hukum yang menggunakan penelitian normatif, penulis dapat melakukan kajian melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Namun, pemilihan metode tetap harus disesuaikan dengan karakter persoalan yang hendak diteliti sehingga metode yang digunakan mampu mendukung proses analisis dan menjawab rumusan masalah.

    5. Konsistensi Menjadi Kunci Penulisan

Salah satu hal utama yang ditekankan dalam penulisan artikel ilmiah hukum adalah adanya konsistensi antara judul, rumusan masalah, metode penelitian, dan pembahasan. Judul menentukan fokus penelitian, rumusan masalah membatasi persoalan yang hendak dijawab, metode menentukan cara penelitian dilakukan, sedangkan pembahasan menjadi ruang untuk memberikan analisis terhadap persoalan tersebut.

Dalam kajian mengenai self-defense, misalnya, Pasal 51 Piagam PBB dapat menjadi salah satu dasar hukum utama dalam menguji legalitas penggunaan kekuatan. Ketentuan tersebut mengakui hak inheren suatu negara untuk melakukan pembelaan diri secara individual maupun kolektif apabila terjadi serangan bersenjata. Oleh karena itu, analisis mengenai legalitas suatu tindakan penggunaan kekuatan harus tetap ditempatkan dalam kerangka norma dan prinsip hukum internasional yang relevan.

Melalui PENA KTI, Departemen Riset dan Inovasi LDHK tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai teknis penulisan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk membangun pola pikir ilmiah dalam mengkaji berbagai persoalan hukum. Kemampuan menemukan permasalahan, menentukan fokus penelitian, mengidentifikasi research gap, menyusun rumusan masalah, memilih metode, serta membangun argumentasi berdasarkan sumber hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan menulis sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam melihat berbagai persoalan hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai sistematika dan kaidah penulisan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang tidak hanya sistematis dari segi penulisan, tetapi juga kuat dalam argumentasi dan memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETARUNICA 

#LDHKFHUNSRAT

KANTIN 01 LDHK FH UNSRAT

————Selasa, 1 September 2026, Zoom Meeting. KANTIN 01 LDHK Membahas tentang Konstitusionalitas MBG dalam Anggaran Pendidikan dan Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026

Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) kembali menyelenggarakan Kajian Rutin Hukum dan Konstitusi (KANTIN) 01 secara daring melalui Zoom Meeting. Mengangkat tema “Konstitusionalitas MBG dalam Anggaran Pendidikan: Telaah Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026”, kajian ini menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk memahami persoalan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dari sisi kebijakan publik, tetapi juga dalam perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta konstitusionalitas pengelolaan anggaran pendidikan.

KANTIN 01 menghadirkan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., Peneliti Rechta Institut, sebagai pemateri. Jalannya diskusi dipandu oleh Jonathan Simatupang selaku Deputi Pendidikan yang bertindak sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, diskusi diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik negara hukum. Konsep rule of law setidaknya memiliki tiga ciri utama, yakni supreme law, equality before the law, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, dalam konsep rechtsstaat, terdapat unsur tambahan berupa peradilan administrasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aspek administrasi memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.

Pembahasan kemudian diarahkan pada persoalan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk program MBG. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan. Tindakan pemerintah dapat dipersoalkan apabila mengandung unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Diskusi menyoroti bagaimana kebijakan MBG bersinggungan dengan pengalokasian anggaran negara serta mandat konstitusional mengenai anggaran pendidikan. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi anggaran itu sendiri, sehingga kebijakan yang menggunakan keuangan negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi dan konstitusi.

SEMINAR NASIONAL • LDHK FH UNSRAT

 

—————— Jumat, 22 Mei 2026 Auditorium FPIK Universitas Sam Ratulangi.

"Dinamika Demokrasi dan Kelembagaan Negara: Analisis Kritis Terhadap Arah Reformasi Hukum dan Konstitusi di Indonesia".

"Demokrasi tidak sedang mati dalam satu malam. Ia melemah sedikit demi sedikit ketika hukum kehilangan fungsinya untuk membatasi kekuasaan, dan ketika rakyat mulai dianggap sekadar penonton dalam proses bernegara." - 2026

Dalam rangkaian kegiatan Sam Ratulangi Law Fair (SRLF) 2026, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi menyelenggarakan Seminar Nasional dengan topik yang hangat diperbincangkan serta menghadirkan salah satu akademisi dan pengamat hukum tata negara terkemuka di Indonesia, Bivitri Susanti. Kegiatan ini tentunya dipandu dengan moderator yang handal nan kritis serta pengamat kondisi ketatanegaraan di Indonesia, Flora Aurilia selaku Direktur Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA)

Seminar ini tidak sekadar membahas hukum sebagai kumpulan pasal dan norma. Lebih dari itu, forum ini mengajak peserta untuk melihat kondisi demokrasi Indonesia secara jujur, kritis, dan reflektif. Berdasarkan pemaparan materi, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang menyentuh inti dari kehidupan bernegara, mulai dari kualitas demokrasi, arah reformasi hukum, hingga kondisi kelembagaan negara. 

──────────────────────────────────────

Salah satu gagasan paling menarik yang disampaikan dalam seminar ini adalah perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Selama ini, banyak orang menganggap demokrasi telah berjalan dengan baik selama pemilu tetap dilaksanakan, partai politik tetap ada, dan pergantian kekuasaan berlangsung secara formal. Namun, menurut pemaparan yang disampaikan, demokrasi tidak berhenti pada proses-proses administratif tersebut. Demokrasi sejatinya adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak asasi manusia, menghadirkan keadilan, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. 

Dengan kata lain, pemilu hanyalah pintu masuk demokrasi, bukan tujuan akhirnya. Ketika negara hanya sibuk memastikan prosedur berjalan tanpa memastikan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya, demokrasi berisiko berubah menjadi simbol tanpa makna. Ia hadir secara formal, tetapi kehilangan jiwanya.

Pembahasan kemudian bergerak pada konsep negara hukum (rule of law) yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia.

Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Selain itu, hukum juga harus berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia. 

Namun, seminar ini mengajak peserta untuk mempertanyakan sebuah hal mendasar:

Apakah hukum saat ini masih menjadi alat pembatas kekuasaan, atau justru mulai digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan itu sendiri?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika melihat berbagai fenomena yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini.

──────────────────────────────────────

Dalam analisis yang dipaparkan oleh ibu bivitri, terdapat setidaknya tiga persoalan besar yang dianggap mengancam kualitas demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia. 

1. Hilangnya Batas Kekuasaan

Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pembagian fungsi yang jelas antar lembaga negara. Namun ketika batas tersebut mulai kabur, berbagai lembaga dapat menjalankan fungsi di luar mandat utamanya. Seperti fenomena sentralisasi birokrasi, perluasan peran institusi tertentu ke sektor-sektor sipil, hingga semakin besarnya struktur pemerintahan menjadi contoh bagaimana pembatasan kekuasaan mulai kehilangan bentuk idealnya. 

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya soal struktur, tetapi kultur yang menyertainya. Ketika pola hubungan komando mulai mendominasi ruang-ruang sipil, diskusi kritis perlahan tergantikan oleh kepatuhan tanpa pertanyaan. Padahal demokrasi tumbuh dari keberanian untuk berpikir, bukan sekadar kemampuan untuk patuh.

2. Kebijakan yang Menjauh dari Data

Seminar ini juga menyoroti pentingnya evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dibangun berdasarkan penelitian, data, dan kebutuhan riil masyarakat. 

Dalam negara modern, hukum dan kebijakan publik seharusnya lahir dari kajian ilmiah yang matang. Namun ketika kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek daripada data yang objektif, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen rasional dalam mengatur kehidupan bersama. Akibatnya, kebijakan tidak lagi menjadi solusi atas persoalan masyarakat, melainkan hanya menjadi respons atas kebutuhan kekuasaan.

3. Kembali Menguatnya Nepotisme dan Krisis Meritokrasi

Isu lain yang menjadi perhatian adalah melemahnya sistem meritokrasi dalam kelembagaan negara. Jabatan publik idealnya diberikan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan integritas.

Namun ketika kedekatan personal lebih menentukan daripada kemampuan, maka kualitas kelembagaan akan mengalami penurunan. Praktik semacam ini mengingatkan kembali pada persoalan yang dahulu menjadi salah satu alasan lahirnya gerakan Reformasi 1998.  Ironisnya, tantangan yang pernah diperjuangkan untuk dihapus justru kembali menjadi diskursus yang relevan untuk dibahas hari ini.

──────────────────────────────────────

Di tengah berbagai kritik yang disampaikan, seminar ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan pesimisme. Sebaliknya, forum ini mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang selesai dibangun pada tahun 1998 dan kemudian dibiarkan berjalan sendiri.

Demokrasi adalah proses yang harus terus dijaga, diawasi, dan diperjuangkan. Dan bagi mahasiswa hukum, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting. Sebab hukum bukan hanya dipelajari untuk dipahami, tetapi juga untuk digunakan sebagai alat menjaga nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi negara.

Seminar Nasional dalam rangka Sam Ratulangi Law Fair 2026 ini menjadi lebih dari sekadar forum akademik. Ia menjadi ruang refleksi tentang arah perjalanan demokrasi Indonesia, sekaligus pengingat bahwa reformasi bukanlah peristiwa yang selesai dua dekade lalu.

Reformasi adalah pekerjaan yang terus berlangsung.

Dan selama masih ada ruang diskusi, keberanian untuk berpikir kritis, serta generasi muda yang peduli terhadap hukum dan konstitusi, harapan untuk menjaga demokrasi substantif akan selalu ada.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

MENTORING ORGANISASI 03 • LDHK FH UNSRAT

 

—————— Selasa, 12 Mei 2026 Nutrihub Manado.

"Talk to Inspire: Mastering Public Speaking and Professional MC Skills".

Kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu keterampilan yang tidak hanya dibutuhkan dalam organisasi, tetapi juga menjadi bekal penting dalam dunia profesional. Menyadari pentingnya kemampuan tersebut, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan MENtoring Organisasi 03 (MENOR) dengan tema “Talk to Inspire: Mastering Public Speaking and Professional MC Skills.”

Kegiatan ini menghadirkan Demisioner Bendahara Umum Kabinet Muara LDHK, Kak Fierza Abram, S.H., yang membagikan pengalaman, pengetahuan, dan strategi praktis mengenai seni berbicara di depan umum serta keterampilan menjadi Master of Ceremony (MC) yang profesional dan berkesan.

──────────────────────────────────────

Dalam kehidupan organisasi, kemampuan berbicara sering kali menjadi jembatan antara gagasan dan tindakan. Ide yang luar biasa sekalipun akan sulit dipahami apabila tidak disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, public speaking bukan hanya tentang keberanian berbicara di depan banyak orang, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, jelas, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada audiens. Melalui MENOR 03, peserta diajak untuk memahami bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan, kepemimpinan, dan profesionalitas.

Dalam pemaparannya, Kak Fierza menekankan bahwa public speaking bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sebaliknya, kemampuan tersebut merupakan keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman, latihan, serta keberanian untuk terus mencoba. Kemampuan berbicara yang baik memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide secara terstruktur, membangun koneksi dengan audiens, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berbagai situasi, baik dalam forum organisasi, dunia akademik, maupun lingkungan profesional.

Bagi mahasiswa hukum, kemampuan ini menjadi semakin penting karena profesi hukum sangat erat kaitannya dengan kemampuan argumentasi, presentasi, negosiasi, dan komunikasi persuasif.

Selain membahas public speaking, kegiatan ini juga mengupas keterampilan menjadi seorang MC profesional. Seorang MC tidak hanya bertugas membaca susunan acara, tetapi juga menjadi penghubung antara seluruh rangkaian kegiatan dengan para peserta yang hadir. Dimana, seorang MC yang baik harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, menjaga ritme acara, mengelola dinamika forum, serta menghadirkan energi positif yang membuat audiens tetap terlibat dari awal hingga akhir kegiatan.

Dalam organisasi, peran MC sering kali menjadi wajah pertama yang dilihat peserta. Oleh karena itu, kemampuan membangun komunikasi yang hangat, profesional, dan adaptif menjadi hal yang sangat penting.

──────────────────────────────────────

Sesuai dengan tema Talk to Inspire, peserta diajak untuk memahami bahwa tujuan utama berbicara bukan sekadar didengar, melainkan mampu memberikan inspirasi dan nilai kepada orang lain. Komunikasi yang efektif lahir dari pemahaman terhadap audiens, penguasaan materi, serta kemampuan menyampaikan pesan dengan ketulusan dan kepercayaan diri. Ketika seseorang berbicara dengan keyakinan dan tujuan yang jelas, pesan yang disampaikan akan memiliki dampak yang lebih besar. 

Dan dengan melalui berbagai pengalaman yang dibagikan oleh Kak Fierza, peserta memperoleh gambaran bahwa kemampuan berbicara bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun pengaruh positif di lingkungan sekitar.

Salah satu pesan penting yang menjadi refleksi dalam kegiatan ini adalah bahwa setiap pembicara hebat pernah mengalami rasa gugup dan ketidakpercayaan diri. Kemampuan berbicara yang baik tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses belajar, latihan, dan keberanian untuk terus berkembang. Dan, MENOR 03 menjadi ruang pembelajaran yang mengingatkan bahwa kesalahan dalam berbicara bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari setiap pengalaman itulah seseorang dapat memperbaiki diri dan menjadi komunikator yang lebih baik.

──────────────────────────────────────

Melalui MENOR 03 LDHK ini, kemudian kembali menghadirkan ruang pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan anggota, baik dalam kehidupan organisasi maupun dunia profesional. Kegiatan ini tidak hanya membekali peserta dengan teknik public speaking dan keterampilan MC, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa komunikasi adalah sarana untuk membangun hubungan, menyampaikan gagasan, dan menginspirasi perubahan.

Pada akhirnya, kemampuan berbicara yang baik bukan tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan tentang seberapa besar dampak yang dapat ditinggalkan.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

KELAS KEPENULISAN 05 • LDHK FH UNSRAT

 ————— Jumat, 08 Mei 2026. Zoom Meetings.

Kelas Kepenulisan 05 (KeSan):  Legal Opinion as a tool of advocacy: menyusun analisis hukum yang tajam, sistematis, soluktif, serta menjawab isu kontemporer

Dalam upaya memperkuat kemampuan analisis dan penulisan hukum di kalangan mahasiswa, Departemen Riset dan Inovasi (DRI) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menghadirkan Kelas Kepenulisan 05 (KeSan) sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan dunia profesional hukum.

Pada kesempatan kali ini, KeSan 05 menghadirkan Demisioner Pengurus LDHK, Kak Andreas Tamara, S.H., M.Sc., yang membawakan materi mengenai Legal Opinion. Yang merupakan salah satu bentuk penulisan hukum yang sangat dekat dengan praktik advokasi dan dunia kerja profesional, khususnya di law firm.

──────────────────────────────────────

Dalam pemaparannya, Kak Andreas menjelaskan bahwa Legal Opinion pada dasarnya merupakan pendapat hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan analisis hukum yang mendalam. Secara umum, Legal Opinion terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

- Fakta

- Isu hukum

- Rules atau dasar hukum

- Analisis

- Konklusi/Kesimpulan

Struktur ini menunjukkan bahwa Legal Opinion bukan hanya tentang menjelaskan hukum, tetapi tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Dalam case position, misalnya, bagian awal akan memuat fakta hukum, isu yang dipersoalkan, serta ketentuan hukum yang relevan. Namun, bagian yang paling penting justru terletak pada analisis, karena di sanalah kemampuan berpikir kritis seorang mahasiswa hukum benar-benar diuji.

──────────────────────────────────────

Salah satu poin yang sangat ditekankan dalam kegiatan ini adalah bahwa bagian analisis tidak boleh sekadar mengulang peraturan. Analisis harus menunjukkan bagaimana seorang penulis mampu menghubungkan fakta dengan norma hukum secara logis dan argumentatif. Legal Opinion membutuhkan kemampuan membaca persoalan secara kritis, melihat celah hukum, mempertimbangkan kemungkinan argumentasi, hingga membangun solusi hukum yang paling relevan. Karena itulah, kemampuan menulis Legal Opinion tidak dapat diperoleh secara instan. Menurut Kak Andreas, penulisan hukum adalah kemampuan yang dibangun melalui proses dan latihan terus-menerus. “Writing is learned by doing, Peserta juga didorong untuk aktif mengikuti kompetisi Legal Opinion tanpa takut melakukan kesalahan. Sebab melalui proses itulah kemampuan analisis dan ketajaman berpikir akan terbentuk secara perlahan.

──────────────────────────────────────

Dalam sesi diskusi, dijelaskan pula bahwa Legal Opinion yang sering diperlombakan pada dasarnya merupakan simulasi praktik penulisan hukum yang biasa dilakukan di law firm. Hal ini menjadikan Legal Opinion sebagai salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa hukum yang ingin terjun ke dunia litigasi, konsultasi hukum, maupun firma hukum profesional. Peserta juga dianjurkan untuk mulai mencari pengalaman melalui program magang di kantor hukum atau firma hukum agar dapat memahami bagaimana praktik penyusunan opini hukum dilakukan secara nyata.

Salah satu pembahasan menarik dalam KeSan 05 adalah mengenai posisi hakim terhadap Legal Opinion. Kak Andreas menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menulis Legal Opinion karena sifat dari opini hukum itu sendiri adalah advokatif, yakni cenderung membela atau memberikan pandangan terhadap salah satu posisi hukum tertentu. Sementara itu, hakim harus berada dalam posisi netral dan imparsial dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Legal Opinion lebih identik dengan profesi advokat atau konsultan hukum dibandingkan lembaga peradilan. Pembahasan ini membuka perspektif peserta mengenai perbedaan peran setiap profesi hukum dalam sistem penegakan hukum. 

──────────────────────────────────────

Tidak kalah menarik, kegiatan ini juga membahas pengaruh perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia penulisan hukum. Menurut Kak Andreas, AI memang mampu menyusun Legal Opinion berdasarkan data dan pola yang tersedia. Namun demikian, hukum bukan sekadar kumpulan data yang bersifat pasti. Hukum berbicara mengenai nilai, kepatutan, dan apa yang seharusnya terjadi sesuatu yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Karena itu, secanggih apa pun teknologi AI, ia tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan opini manusia dalam bidang hukum.

Dan dalam Kelas Kepenulisan 05 menjadi pengingat bahwa kemampuan menulis merupakan salah satu identitas penting bagi mahasiswa hukum. Melalui tulisan, gagasan dapat diuji, argumentasi dapat dipertanggungjawabkan, dan perspektif hukum dapat disampaikan secara sistematis. Melalui materi mengenai Legal Opinion ini, peserta tidak hanya belajar tentang teknik penulisan hukum, tetapi juga memahami bagaimana seorang anak hukum berpikir, menganalisis, dan membangun argumentasi.

“Menjadi anak hukum bukan hanya tentang memahami pasal, tetapi tentang mampu menghidupkan pasal itu melalui analisis yang tajam.”

Dengan terselenggaranya KeSan 05, DRI LDHK kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya akademik dan kemampuan profesional anggota melalui ruang belajar yang progresif dan relevan dengan kebutuhan dunia hukum saat ini.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

KELAS KEPENULISAN 04 • LDHK FH UNSRAT

————— Senin, 27 April 2026 Zoom Meetings.

Kelas Kepenulisan 04 (KANTIN): "Selayang Pandang Departemen Riset dan Inovasi: Breakdown The Common Mistake Of Writing As a Law Student"

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat budaya intelektual dan tradisi kepenulisan di lingkungan organisasi, Departemen Riset dan Inovasi (DRI) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan Kelas Kepenulisan 04 (KeSan).

Pada kesempatan yang istimewa ini, kegiatan menghadirkan salah satu sosok penting dalam perjalanan DRI, yakni Demisioner Direktur Departemen Riset dan Inovasi pertama sekaligus salah satu founding mother DRI, Dir Chelsya Tumewu, S.H. Kehadiran beliau tidak hanya membawa materi mengenai kepenulisan, tetapi juga menghadirkan refleksi historis mengenai bagaimana DRI lahir dari sebuah keresahan intelektual yang nyata.

──────────────────────────────────────

Dalam sesi pembuka, Dir Chelsya membagikan cerita mengenai awal mula terbentuknya DRI. Beliau menjelaskan bahwa departemen ini lahir bukan sekadar sebagai pelengkap struktur organisasi, tetapi sebagai jawaban atas keresahan para senior terhadap minimnya ruang riset, pengembangan gagasan, dan budaya menulis yang terstruktur di dalam organisasi. Keresahan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa mahasiswa hukum tidak cukup hanya aktif dalam forum diskusi dan debat, tetapi juga harus mampu menuangkan pemikiran kritisnya ke dalam karya tulis yang sistematis dan berdampak.

Dari titik inilah lahir gagasan untuk membentuk Departemen Riset dan Inovasi sebagai wadah yang fokus pada pengembangan budaya akademik, riset, dan inovasi pemikiran di tubuh LDHK.

──────────────────────────────────────

Lebih lanjut, Dir Chelsya menekankan bahwa esensi DRI bukan hanya soal menghasilkan tulisan, tetapi tentang membangun cara berpikir ilmiah, kritis, dan progresif di kalangan anggota organisasi. DRI hadir sebagai ruang untuk mengembangkan budaya riset, melatih kemampuan analisis isu hukum, membangun tradisi menulis akademik, serta mendorong inovasi gagasan dalam organisasi

Dalam konteks organisasi mahasiswa hukum, keberadaan DRI menjadi sangat penting karena menjadi jembatan antara diskursus teoritis dengan kontribusi intelektual yang nyata melalui tulisan.

Selain membahas sejarah dan esensi DRI, kegiatan ini juga memuat materi mengenai kepenulisan, khususnya kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa hukum dalam proses menulis.

Dir Chelsya menyoroti bahwa banyak mahasiswa masih melihat menulis sebagai sesuatu yang rumit, padahal inti dari penulisan akademik adalah ketepatan struktur, kekuatan argumentasi, dan relevansi data.

Penulisan yang baik harus dibangun dari pemahaman isu yang mendalam, riset yang memadai, struktur yang sistematis dan penggunaan bahasa yang formal namun efektif serta argumentasi yang berbasis referensi. Peserta diajak untuk memahami bahwa menulis bukan sekadar menyusun kata-kata, tetapi menyusun logika berpikir.

──────────────────────────────────────

Salah satu pesan yang sangat kuat dari kegiatan ini adalah pentingnya membiasakan diri untuk menulis sejak dini. Gagasan yang hanya berhenti dalam diskusi akan mudah menguap, tetapi ketika dituangkan dalam tulisan, ia dapat menjadi referensi, bahan kajian, bahkan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kelas Kepenulisan 04 menjadi ruang yang mengingatkan bahwa budaya organisasi yang kuat selalu ditopang oleh tradisi intelektual yang hidup.

Melalui KeSan 04, anggota LDHK diajak untuk tidak hanya memahami teknik kepenulisan, tetapi juga meresapi semangat lahirnya DRI sebagai departemen yang berakar dari idealisme dan keresahan intelektual para senior.

Kehadiran Dir Chelsya Tumewu, S.H. sebagai founding mother  DRI menjadi pengingat bahwa setiap ruang akademik yang ada hari ini merupakan hasil dari perjuangan, pemikiran, dan visi yang dibangun oleh generasi sebelumnya. 

Kini, tanggung jawab itu diteruskan kepada generasi saat ini: untuk terus menulis, meneliti, dan menghadirkan inovasi gagasan demi perkembangan organisasi dan dunia hukum.

 Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

MENTORING ORGANISASI 02 • LDHK FH UNSRAT

 

—————— Sabtu, 25 April 2026 Nutrihub Manado.

Good Organization, Great Impact: The Power Of Proper Management.

Dalam upaya memperkuat kualitas internal organisasi dan meningkatkan kapasitas anggota dalam memahami pentingnya tata kelola yang efektif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan kegiatan Mentoring Organization (MeNor).

Mengusung tema “Good Organization, Great Impact: The Power of Proper Management,” kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang strategis untuk membedah bagaimana manajemen organisasi yang baik dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan dampak yang besar, baik bagi organisasi itu sendiri, anggota, maupun masyarakat luas.

Pada kesempatan ini, MeNor menghadirkan Demisioner Sekretaris Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota Kabinet Muara LDHK, Kak Daniella Wowor, yang membagikan wawasan dan pengalaman mengenai pentingnya pengelolaan organisasi yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. 

──────────────────────────────────────

Salah satu poin utama yang dibahas dalam kegiatan ini adalah konsep dasar manajemen organisasi*, yang terdiri dari empat fungsi penting, yaitu:

- Planning

- Organising

- Actuating

- Controlling 

Keempat unsur ini menjadi kerangka utama dalam menjalankan organisasi secara efektif. Yang jika dijabarkan, maka:

Planning, menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum menjalankan program kerja. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, target yang terukur, serta strategi pelaksanaan yang realistis.

Selanjutnya, organising berbicara mengenai bagaimana sumber daya manusia dalam organisasi dikelola dan ditempatkan sesuai dengan peran serta tanggung jawab masing-masing.

Pada tahap actuating, organisasi dituntut untuk mampu menggerakkan seluruh elemen agar tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Sementara itu, controlling menjadi proses evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah organisasi tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi dan tujuan bersama.

──────────────────────────────────────

Dalam sesi mentoring, juga dibahas bagaimana organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dinamika sosial, teknologi, dan pola interaksi antaranggota terus berubah, sehingga organisasi dituntut untuk lebih fleksibel dan inovatif dalam menjalankan sistem manajemennya. Kemampuan beradaptasi ini menjadi salah satu indikator penting dari organisasi yang sehat dan progresif. Organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan berisiko kehilangan relevansi, baik di tingkat internal maupun eksternal.

Hal ini menjadi refleksi penting bagi anggota untuk memahami bahwa manajemen organisasi bukan sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dimana, salah satu tantangan utama yang diangkat dalam materi adalah sense of belonging, yakni rasa memiliki terhadap organisasi. 

Tanpa adanya rasa memiliki, organisasi akan sulit berkembang secara kolektif. Setiap anggota perlu merasa bahwa dirinya merupakan bagian penting dari proses dan arah organisasi. Sense of belonging inilah yang akan melahirkan loyalitas, tanggung jawab, serta semangat untuk berkontribusi lebih.

──────────────────────────────────────

Materi MeNor juga menyoroti tantangan lain dalam organisasi, yaitu keseimbangan antara quality dan quantity. 

Organisasi tidak hanya membutuhkan jumlah anggota yang banyak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu berkontribusi secara substansial.

Kuantitas tanpa kualitas dapat membuat organisasi kehilangan arah, sementara kualitas tanpa keberlanjutan kaderisasi juga akan menghambat perkembangan jangka panjang.

Oleh karena itu, manajemen yang baik harus mampu menjaga keseimbangan keduanya. Karena, sesuai dengan tema yang diangkat, MeNor menegaskan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak yang besar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh organisasi secara internal, tetapi juga oleh perkembangan individu setiap anggota serta kontribusi organisasi kepada masyarakat. 

Melalui manajemen yang tepat, organisasi menjadi ruang pembelajaran, pengembangan kepemimpinan, serta wadah pengabdian sosial.

──────────────────────────────────────

Kegiatan Mentoring Organization (MeNor) kali ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah organisasi tidak hanya terletak pada program kerjanya, tetapi pada bagaimana organisasi tersebut dikelola dengan baik.

Dengan menghadirkan perspektif dari Kak Daniella Wowor, peserta diajak untuk melihat bahwa manajemen yang tepat adalah kunci dalam menciptakan organisasi yang solid, progresif, dan berdampak.

Good organization creates great impact dan dampak besar selalu berawal dari pengelolaan yang benar.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

KANTIN 03 • LDHK FH UNSRAT

 

—————  Jumat, 10 April 2026, Zoom Meetings.

Kajian Rutin Hukum dan Konstitusi 03 (KANTIN): Menelaah Konflik Iran–Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Internasional

Sebagai ruang intelektual yang secara konsisten menghadirkan diskursus hukum yang aktual dan relevan dengan perkembangan global, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan Kajian Rutin Hukum dan Konstitusi 03 (KANTIN 03). Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa hukum, khususnya terhadap isu-isu yang tengah menjadi perhatian publik dan komunitas internasional. Pada kesempatan kali ini, KANTIN 03 mengangkat tema yang sangat aktual, yakni: “Iran vs Amerika Serikat: Perspektif Hukum Internasional tentang Penggunaan Kekuatan dan Perlindungan Sipil dalam Konflik Bersenjata.”

Tema ini dikupas secara komprehensif oleh dua pemateri yang ahli di bidangnya, yaitu Hikmahanto Juwana sebagai Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Chloryne Trie Isana Dewi sebagai Dosen Hukum Internasional Universitas Padjajaran.

──────────────────────────────────────

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak dapat dipandang semata sebagai sengketa antarnegara, melainkan sebagai persoalan yang memiliki implikasi luas terhadap stabilitas regional dan global. Salah satu sorotan utama adalah bagaimana penggunaan kekuatan militer oleh negara dapat memicu eskalasi yang berdampak sistemik. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz, menjadi contoh nyata bagaimana tindakan militer dapat mengguncang perekonomian dunia.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia. Ketika kawasan ini mengalami gangguan akibat konflik, distribusi minyak global ikut terdampak, sehingga menyebabkan fluktuasi harga energi dan ketidakstabilan ekonomi internasional. Bahkan, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa setiap perubahan status jalur ini langsung memengaruhi pasar minyak dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh suatu negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap tatanan internasional secara keseluruhan.

“Ketika satu negara menggunakan kekuatan, dampaknya tidak berhenti di perbatasan; ia bergema ke seluruh dunia.”

──────────────────────────────────────

Dari perspektif jus ad bellum, para pemateri menyoroti bahwa penggunaan kekuatan antarnegara diatur secara ketat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya larangan penggunaan kekuatan dalam Pasal 2 ayat (4), kecuali dalam keadaan self-defense atau atas otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian, setiap tindakan militer harus selalu diuji berdasarkan prinsip necessity dan proportionality. Artinya, kekuatan hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperlukan dan harus proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Dalam konteks konflik Iran–Amerika Serikat, diskursus mengenai legalitas tindakan militer menjadi sangat penting, karena hukum internasional tetap memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana suatu negara dapat menggunakan kekuatan.

Selain aspek penggunaan kekuatan, materi KANTIN 03 juga membahas secara mendalam mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata melalui perspektif hukum humaniter internasional. Prinsip fundamental yang ditekankan adalah prinsip distinction, yaitu kewajiban untuk membedakan secara tegas antara kombatan dan non-kombatan. Dalam setiap operasi militer, warga sipil dan objek sipil harus mendapatkan perlindungan maksimal.

Hal ini termasuk perlindungan terhadap infrastruktur vital, seperti fasilitas energi, rumah sakit, jaringan listrik, dan pembangkit nuklir, yang apabila menjadi sasaran serangan dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang jauh lebih luas.

Para pemateri menegaskan bahwa kebutuhan militer tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak sipil. Negara tetap memiliki kewajiban untuk meminimalkan korban sipil serta memastikan bahwa tindakan militernya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter.

──────────────────────────────────────

Salah satu refleksi penting dari kajian ini adalah bahwa konflik bersenjata di satu kawasan dapat menghasilkan efek domino bagi negara-negara lain, termasuk negara yang tidak terlibat secara langsung. Dampak terhadap harga minyak, rantai pasok global, hingga kebijakan ekonomi domestik negara-negara lain menunjukkan bahwa hukum internasional hadir sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan mencegah eskalasi yang lebih luas. Perkembangan terbaru mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz menunjukkan bagaimana jalur ini menjadi titik sentral yang memengaruhi stabilitas ekonomi global.

Melalui KANTIN 03, LDHK kembali menghadirkan forum diskusi yang tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga mendorong mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana teori hukum internasional bekerja dalam realitas konflik global.

Kajian ini menegaskan bahwa sekalipun negara memiliki hak untuk menggunakan kekuatan dalam kondisi tertentu, hukum internasional tetap menjadi batas normatif yang harus dihormati, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia dan melindungi warga sipil.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

KELAS KEPENULISAN 03 • LDHK FH UNSRAT

 

—————  Senin, 16 Maret 2026, Nutrihub Manado.

Kelas Kepenulisan 03: Membedah Sistematika Penulisan Skripsi, Dari Ide Penelitian Menjadi Karya Ilmiah yang Terorganisir

Dalam dunia akademik, skripsi bukan hanya sekadar syarat untuk meraih gelar sarjana, tetapi juga menjadi wujud dari kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, sistematis, dan ilmiah terhadap suatu persoalan hukum. Menyadari pentingnya hal tersebut, Departemen Riset dan Inovasi (DRI) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan Kelas Kepenulisan 03 dengan tema “Membedah Sistematika Penulisan Skripsi, Konsep Dasar, Gagasan, Dari Ide Penelitian Menjadi Sebuah Skripsi yang Terorganisir.”

Kegiatan ini menghadirkan Demisioner Ketua Umum LDHK Kabinet Muara, Tum Deryl Liuntuhaseng, yang membagikan pengalaman, strategi, serta pemahaman mendasar mengenai proses penyusunan skripsi, mulai dari tahap pencarian ide hingga penyusunan struktur penulisan yang baik dan sistematis.

──────────────────────────────────────

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam kelas ini adalah bahwa penulisan skripsi harus berangkat dari masalah hukum yang sedang terjadi dalam status quo. Dengan kata lain, penelitian hukum harus berangkat dari realitas yang sedang berlangsung, bukan semata-mata konsep abstrak.

Peserta diajak memahami pentingnya melakukan searching dan research secara mendalam terhadap isu-isu hukum yang aktual. Melalui proses ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi apakah suatu isu telah banyak diteliti, bagaimana posisi kebaruannya, serta apa yang menjadi akar persoalan yang relevan untuk diangkat sebagai objek penelitian.

Tidak hanya membahas struktur, kelas ini juga memberikan banyak tips praktis dalam proses penulisan skripsi. Dimana, setiap peserta didorong untuk memperkaya referensi, membiasakan diri melakukan parafrase secara tepat, serta memahami pentingnya pencantuman sumber secara benar dalam footnote. Selain itu, komunikasi yang intens dengan dosen pembimbing juga menjadi salah satu kunci keberhasilan penyusunan skripsi.

Pemateri juga mengingatkan beberapa hal yang harus dihindari, seperti:

- menunda-nunda pekerjaan

- typo dan kesalahan teknis

- plagiarisme

- mengubah isi kutipan peraturan perundang-undangan

- terlalu mendramatisir isi tulisan

Pesan ini menjadi pengingat penting bahwa kualitas skripsi tidak hanya ditentukan oleh isi, tetapi juga oleh integritas akademik penulisnya.

──────────────────────────────────────

Salah satu kutipan yang paling membekas dalam kegiatan ini adalah:

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.” - Tum Deryl

Kalimat sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan utama, melainkan konsistensi dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Kelas Kepenulisan 03 menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya membekali peserta dengan aspek teknis penulisan, tetapi juga membangun mentalitas untuk menyelesaikan proses akademik dengan penuh tanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, DRI LDHK kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kapasitas akademik anggota, khususnya dalam menghadapi salah satu tahapan penting dalam dunia perkuliahan: penulisan skripsi.

Dari ide penelitian yang sederhana, melalui proses yang sistematis dan terorganisir, lahirlah sebuah karya ilmiah yang tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

TALKSHOW & SHARING SESSION 03 • LDHK FH UNSRAT

 

——————  Jumat, 27 Februari 2026 Zoom Meetings.

Dari Organisasi ke Institusi Negara: The Making of a Young Prosecutor

Dalam perjalanan membentuk generasi mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga matang secara karakter, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menghadirkan sebuah kegiatan inspiratif bertajuk Talkshow and Sharing Session dengan tema  “Dari Organisasi ke Institusi Negara: The Making of a Young Prosecutor.”

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus inspirasi bagi seluruh peserta, dengan menghadirkan sosok yang tidak asing dalam perjalanan organisasi, yakni Tum Santa Tulenan yakni Demisioner Ketua Umum LDHK Tahun 2020–2021 yang kini mengabdikan diri sebagai seorang jaksa muda.

──────────────────────────────────────

🌱 Organisasi sebagai Titik Awal Pembentukan

Talkshow ini membuka perspektif baru bahwa organisasi bukan sekadar tempat berkegiatan, melainkan ruang pembentukan karakter, pola pikir, dan integritas. Dalam setiap dinamika yang terjadi dalam organisasi baik itu diskusi, perdebatan, maupun proses kepemimpinan itu tersimpan nilai-nilai yang secara perlahan membentuk jati diri seorang mahasiswa hukum.

Pengalaman berorganisasi di LDHK menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan narasumber. Di sanalah kemampuan berpikir kritis diasah, keberanian menyampaikan pendapat dibangun, dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai hukum mulai ditanamkan.

“Apa yang kita lakukan di organisasi hari ini, adalah cerminan dari bagaimana kita akan bersikap ketika berada di institusi negara nanti.”

──────────────────────────────────────

⚖️ Dari Ruang Diskusi ke Ruang Keadilan

Perjalanan dari organisasi menuju institusi negara bukanlah lompatan instan, melainkan proses panjang yang penuh pembelajaran. Dalam sesi sharing, tum menjelaskan bahwa dunia praktik hukum menuntut lebih dari sekadar pemahaman teori. Integritas, keteguhan prinsip, serta kemampuan mengambil keputusan menjadi hal yang sangat krusial. Menjadi seorang jaksa bukan hanya soal menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang dahulu dibangun dalam organisasi menjadi bekal penting ketika harus berhadapan dengan realitas hukum yang kompleks.

Salah satu pesan kuat yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Setiap pengalaman, sekecil apa pun, memiliki peran dalam membentuk kapasitas diri. Kegagalan, tekanan, hingga dinamika organisasi yang penuh tantangan justru menjadi ruang pembelajaran yang tidak tergantikan. Hal-hal inilah yang kemudian membentuk mentalitas tangguh yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional, khususnya dalam bidang penegakan hukum.

──────────────────────────────────────

🚀 Inspirasi bagi Generasi Mahasiswa Hukum

Melalui Talkshow and Sharing Session ini, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan mengenai dunia profesi jaksa, tetapi juga dorongan untuk memaksimalkan proses yang sedang dijalani saat ini. Kegiatan ini menegaskan bahwa organisasi seperti LDHK memiliki peran strategis dalam mencetak calon-calon penegak hukum yang berintegritas. Dari sinilah lahir generasi yang tidak hanya memahami hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai nilai yang harus diperjuangkan.

“Dari Organisasi ke Institusi Negara: The Making of a Young Prosecutor” bukan sekadar tema, melainkan gambaran nyata bahwa setiap proses memiliki arah dan makna. Perjalanan Tum Santa Tulenan menjadi bukti bahwa organisasi adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa setiap mahasiswa hukum memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar. Dimulai dari ruang-ruang diskusi sederhana, hingga suatu hari berdiri di garis depan penegakan hukum sejatinya semuanya berawal dari proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh.

“Jika organisasi adalah tempat kita belajar, maka institusi negara adalah tempat kita mengabdi. Dan di antara keduanya, ada proses panjang yang membentuk siapa kita sebenarnya.”

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT