KELAS KEPENULISAN 01 LDHK

" Critical Thingking and Legal Reasoning" 

Mengembangkan Pola Pikir Kritis dan Penalaran Hukum dalam Penulisan Karya Ilmiah

Senin, 26 Oktober 2026_ Nutrihub Manado

Hukum bukan hafalan teks pasal, melainkan analisis rasional atas norma dan fakta. Pandangan inilah yang menjadi benang merah Kelas Kepenulisan 01 yang diselenggarakan Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) FH-UNSRAT Tahun 2026. Kelas ini mengangkat tema “CRITICAL THINKING & LEGAL REASONING: PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, ANALISIS FAKTA, DAN FORMULASI ARGUMENTASI HUKUM BAGI MAHASISWA HUKUM”.

Materi disampaikan oleh Fitalina Filia Kangihade, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

──────────────────────────────────────

Pemateri mengawali sesi dengan menjelaskan bahwa berpikir kritis merupakan metode berpikir terstruktur untuk menganalisis norma, menguji keabsahan klaim, dan mengevaluasi asumsi hukum secara rinci. Bagi mahasiswa hukum, kemampuan ini penting karena tiga hal:

1.) Kompleksitas isu hukum – Menuntut pemisahan fakta objektif dari opini subjektif secara cermat.

2.) Analisis normatif yang sistematis – Yakni penerapan aturan perundang-undangan pada fakta riil.

3.) Solusi yang dapat dipertanggungjawabkan – Berupa formulasi argumentasi berbasis penalaran logis yang teruji.

Anatomi Critical Thinking dan Legal Reasoning

Pemateri membedakan dua konsep yang saling melengkapi:

1.) Critical Thinking – Merupakan evaluasi informasi faktual secara objektif dan bebas bias kognitif. Objek telaahnya adalah bukti empiris, asumsi, validitas keterangan, dan opini subjektif, dengan fungsi utama menguji kebenaran materiil guna memisahkan fakta dari manipulasi.

2.) Legal Reasoning – Merupakan penerapan logika preskriptif untuk mensubsumsi fakta ke dalam norma. Objek telaahnya adalah norma perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan isu hukum, dengan fungsi utama merumuskan argumentasi sah guna mencapai kepastian dan keadilan.

Landasan Yuridis

Pemateri memaparkan tiga dasar hukum yang melandasi pentingnya nalar kritis dalam dunia hukum:

1.) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi – Pasal 9 dan Pasal 12 mengatur kebebasan akademik dan kewajiban sivitas akademika untuk mengasah nalar kritis secara mandiri.

2.) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman – Pasal 5 dan Pasal 50 mewajibkan pertimbangan hukum memuat alasan logis serta memperhatikan nilai keadilan.

3.) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – Memuat prinsip kesesuaian hierarki, kejelasan tujuan, dan rasionalitas penyusunan norma hukum.

Perspektif Doktrin

Pemateri juga menghadirkan pandangan para ahli hukum Indonesia:

1.) Prof. Sudikno Mertokusumo (doktrin rechtsvinding) – Undang-undang tidak pernah lengkap, sehingga legal reasoning merupakan proses penemuan hukum untuk mengkonkretkan norma yang bersifat umum.

2.) Prof. Philipus M. Hadjon (argumentasi sui generis) – Penalaran hukum memiliki karakter khas karena mengombinasikan logika ilmiah formal dengan kepastian dan rasa keadilan.

3.) Prof. Mochtar Kusumaatmadja (pembaharuan masyarakat) – Berpikir kritis menjaga hukum agar tidak kaku, dan menjadikannya sarana rasional bagi pembaharuan masyarakat.

──────────────────────────────────────

Berpikir Kritis dalam Domain Ilmu Hukum

Pemateri menguraikan tiga sikap dasar yang perlu dimiliki mahasiswa hukum:

1.) Skeptisisme konstruktif – Mempertanyakan asumsi dan memverifikasi keabsahan bukti.

2.) Objektivitas analisis – Memisahkan persepsi emosional dari bukti faktual.

3.) Multi-perspektif norma – Mengkaji penafsiran aturan dari berbagai sudut pandang.

Tahapan Perumusan Masalah Hukum

Perumusan masalah hukum dilakukan melalui tiga tahap:

1.) Penyaringan informasi – Memilih peristiwa konkret yang bernilai relevansi hukum.

2.) Isolasi norma – Menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa.

3.) Formulasi legal issue – Merumuskan pertanyaan hukum yang spesifik dan teruji.

Fakta Material vs Isu Hukum

Dalam menganalisis suatu kasus, peserta diajak membedakan tiga konsep:

1.) Fakta Material (Material Facts) – Fakta yang menentukan langsung timbulnya akibat hukum.

2.) Kualifikasi Hukum (Legal Qualification) – Menerjemahkan peristiwa sosial menjadi doktrin hukum.

3.) Sintesis Unsur Delik/Norma – Mengkorelasikan pembuktian fakta dengan unsur-unsur dalam undang-undang.

Kerangka Argumentasi IRAC

Untuk menyusun argumentasi secara sistematis, pemateri memperkenalkan kerangka IRAC:

1.) Issue – Mengidentifikasi sengketa dengan menetapkan pertanyaan hukum dasar yang hendak dijawab.

2.) Rule – Menginventarisasi dasar hukum positif berupa pasal undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin ahli.

3.) Application – Menerapkan norma dengan menyandingkan aturan hukum dan fakta secara rinci.

4.) Conclusion – Memberikan kesimpulan berupa jawaban terstruktur atas legal issue, sesuai Pasal 50 UU 48/2009.

Validitas Penalaran dan Legal Fallacy

Pada bagian akhir materi, pemateri menjelaskan perbedaan antara penalaran hukum yang valid dan kesesatan berpikir (fallacy).

Penalaran hukum yang valid memiliki ciri silogisme konsisten (premis mayor dan minor selaras), silogisme induktif (analogi kasus sejenis yang teruji), dan koherensi internal (bebas dari pertentangan klaim).

Sebaliknya, peserta diingatkan untuk menghindari tiga kesesatan berpikir berikut:

1.) Ad hominem – Menyerang karakter subjek sengketa, bukan substansi argumen.

2.) Non sequitur – Menarik kesimpulan yang loncat tanpa pembuktian.

3.) Circular reasoning – Pembuktian yang berputar tanpa argumen.

──────────────────────────────────────

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Kelas Penulisan 01 ini menjadi bekal penting bagi kader LDHK untuk menghasilkan tulisan dan argumentasi hukum yang kritis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menguasai nalar kritis dan penalaran hukum, para peserta diharapkan tidak hanya hafal pasal, tetapi mampu menganalisisnya secara rasional bagi kepastian dan keadilan.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETARUNICA

#LDHKFHUNSRAT

 LAW DEBATE ACADEMY I LDHK

" Alur Nalar Pembicara Filosofis, Yuridis Normatif, dan Sosiologis Empiris". 

Rabu, 21 Oktober 2026 _ Nutrihub Manado

Dalam sebuah debat hukum, kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, tetapi oleh siapa yang paling tertata dalam menyusun nalar. Satu mosi yang sama dapat dibela dengan sangat berbeda, tergantung bagaimana setiap pembicara membangun alur argumennya.

Di sinilah Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Debat dan Kompetisi menyelenggarakan Law Debate Academy I dengan tema “ALUR NALAR PEMBICARA FILOSOFIS, YURIDIS NORMATIF, DAN SOSIOLOGIS EMPIRIS”. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 18.00 WITA hingga selesai dan bertujuan membekali kader dengan pemahaman tentang pembagian peran antarpembicara, sehingga argumen yang dibangun satu tim tumbuh berlapis, konsisten, dan tidak saling tumpang tindih.

Materi disampaikan oleh Putra Suma, S.H., Demisioner Ketua Umum Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Periode 2025/2026.

──────────────────────────────────────

Pemateri mengawali sesi dengan menjelaskan bahwa dalam format Asian Parliamentary, satu tim terdiri dari tiga pembicara. Pembagian peran yang ideal membuat argumen tumbuh berlapis, dengan tiga pertanyaan kunci sebagai landasannya:

1.) Filosofis Historis – Mengapa mosi penting? Mencakup definisi, latar belakang, dan urgensi keberpihakan terhadap mosi.

2.) Yuridis Normatif – Apa dasar hukumnya? Mencakup teori dan landasan yuridis, serta peraturan perundang-undangan.

3.) Sosiologis Empiris – Bagaimana faktanya? Mencakup data, fakta, dan komparasi, termasuk perbandingan antarnegara.

Pembicara 1: Filosofis Historis

Pembicara pertama bertugas meletakkan fondasi nilai dan arah tim dengan menjawab pertanyaan mengapa mosi ini penting. Ada tiga unsur yang harus dihadirkan:

1.) Definisi – Menyamakan makna istilah kunci mosi agar batas perdebatan jelas dan tidak dibelokkan oleh lawan.

2.) Latar Belakang – Menelusuri sejarah, nilai dasar, dan akar masalah, yakni dari mana persoalan ini bermula.

3.) Urgensi Keberpihakan – Menjelaskan nilai yang dibela dan alasan tim harus berpihak pada mosi saat ini.

Pembicara 2: Yuridis Normatif

Pembicara kedua membangun kerangka hukum yang mengikat dengan menjawab pertanyaan apa dasar hukumnya. Materi ini terbagi dalam dua bagian:

1.) Teori dan Landasan Yuridis – Meliputi teori hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), asas hukum dan doktrin para ahli, serta putusan pengadilan sebagai rujukan.

2.) Peraturan Perundang-undangan – Meliputi UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Pemateri mencatat bahwa hierarki ini disederhanakan, dan peserta dapat merujuk pada UU 12/2011 jo. UU 13/2022.

Pembicara 3: Sosiologis Empiris

Pembicara ketiga menghadirkan bukti nyata dan pembanding dengan menjawab pertanyaan bagaimana faktanya:

1.) Data dan Fakta – Berupa statistik dan survei, laporan lembaga resmi, serta kasus dan putusan nyata.

2.) Komparasi Antarnegara – Memilih negara yang relevan, membandingkan kebijakan dan hasilnya, lalu menarik pelajaran untuk mosi.

──────────────────────────────────────

Contoh Alur pada Satu Mosi

Agar materi mudah dipahami, pemateri memberikan ilustrasi pada mosi “Dewan ini akan menghapus pidana mati”:

1.) Pembicara 1 (Filosofis Historis) – Menjelaskan pidana mati sebagai pencabutan nyawa oleh negara, menelusuri sejarah dan perdebatan nilai hidup, serta menegaskan urgensi bahwa kekeliruan tidak dapat dipulihkan.

2.) Pembicara 2 (Yuridis Normatif) – Mengangkat hak hidup dalam UUD 1945 Pasal 28A dan 28I, pengaturan pidana mati dalam KUHP baru, serta komitmen HAM internasional Indonesia.

3.) Pembicara 3 (Sosiologis Empiris) – Menyajikan data vonis dan eksekusi, tren penghapusan pidana mati di berbagai negara, serta riset tentang efek jera.

Pemateri menekankan bahwa setiap pembicara menutup dengan satu kalimat jembatan ke pembicara berikutnya.

Tiga Pembicara, Satu Bangunan Argumen

Alur nalar tim bergerak dari mengapa, ke apa dasarnya, lalu bagaimana faktanya. Agar tiga pembicara menjadi satu bangunan argumen yang utuh, ada empat prinsip yang perlu dipegang:

1.) Satu garis tim – Definisi dan kerangka argumen konsisten dari awal hingga akhir.

2.) Tidak tumpang tindih – Setiap pembicara menggarap lapisannya sendiri.

3.) Saling menjembatani – Ditutup dengan kalimat pengantar ke pembicara berikutnya.

4.) Responsif pada sanggahan – Menjawab lawan tanpa keluar dari peran masing-masing.

─────────────────────────────────────

Law Debate Academy I ini menjadi bekal penting bagi kader LDHK untuk tampil sebagai tim yang solid, di mana setiap pembicara memahami perannya dan saling menguatkan dalam satu bangunan argumen. Kegiatan ini sekaligus menjadi pijakan bagi LDHK untuk terus menghadirkan pelatihan yang membentuk kader handal, visioner, dan siap berkompetisi di berbagai level.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETARUNICA

#LDHKFHUNSRAT 

 PELATIHAN DEBAT KE II LDHK FH UNSRAT

CONSTRUCTING LEGAL SOLUTIONS: MEMBANGUN SOLUSI DALAM DEBAT HUKUM

Selasa 22 September 2026, Nutrihub Manado. 

Debat hukum pada hakikatnya bukan sekadar adu argumentasi, melainkan sarana untuk menguji gagasan dan menemukan penyelesaian terbaik atas suatu persoalan hukum. Setelah pada pelatihan sebelumnya para kader dibekali kemampuan meriset dan menyusun argumentasi, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Debat dan Kompetisi melanjutkan rangkaian pelatihan dengan tema "CONSTRUCTING LEGAL SOLUTIONS: MEMBANGUN SOLUSI DALAM DEBAT HUKUM".

Pelatihan ini bertujuan agar kader tidak berhenti pada kemampuan mengkritik, tetapi mampu merumuskan solusi yang konkret, berdasar hukum, dan dapat diterapkan. Materi disampaikan oleh Demisioner Sekertaris Jenderal LDHK periode 2025/2026 Indy Valensia Worang, S.H

──────────────────────────────────────

Urgensi Solusi dalam Debat Hukum

Pemateri mengawali sesi dengan pertanyaan mendasar: mengapa dalam debat hukum tidak cukup hanya menunjukkan kesalahan pihak lawan? Menurut pemateri, menunjukkan kelemahan argumen lawan memang diperlukan, tetapi hal tersebut belum menyelesaikan persoalan yang diperdebatkan. Tujuan utama berdebat adalah menemukan dan menawarkan solusi yang memiliki dasar hukum paling kuat dan dapat diterapkan. Debater yang hanya menyerang akan berhenti pada kritik, sedangkan debater yang menawarkan solusi menunjukkan bahwa gagasannya layak untuk dijalankan.

Untuk membantu peserta menyusun solusi secara runtut, pemateri memperkenalkan rumus MABUK, yaitu akronim dari lima tahapan penyusunan solusi dalam debat hukum:

1.) M – Masalah (Identifikasi Masalah). Tahap pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi inti mosi. Debater perlu menentukan persoalan pokok yang hendak diselesaikan, sehingga solusi yang kemudian ditawarkan tepat sasaran dan tidak keluar dari konteks mosi.

2.) A – Aturan (Mencari Dasar Hukum). Setelah masalah teridentifikasi, debater menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan. Dasar hukum ini menjadi landasan normatif bagi seluruh argumentasi dan solusi, sejalan dengan prinsip bahwa setiap pendapat dalam debat hukum harus berpijak pada aturan.

3.) B – Benturan (Analisis Kesenjangan antara Fakta dan Aturan). Pada tahap ini debater membandingkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan (gap) antara das sein dan das sollen inilah yang menjadi pangkal persoalan dan alasan mengapa suatu solusi diperlukan.

4.) U – Usulkan (Menyusun Solusi). Berdasarkan kesenjangan yang telah dianalisis, debater menyusun solusi yang menjawab permasalahan secara langsung, lengkap dengan mekanisme pelaksanaan dan rekomendasi dasar hukumnya.

5.) K – Kuatkan (Mempertahankan dengan Argumentasi). Tahap terakhir adalah mempertahankan solusi melalui argumentasi yang logis dan berdasar. Solusi yang baik harus mampu bertahan menghadapi serangan dan pertanyaan dari pihak lawan.

Perbedaan Solusi, Mekanisme, dan Rekomendasi

Pemateri turut menjelaskan tiga istilah yang kerap tertukar dalam penyusunan solusi:

1.) Solusi – tawaran secara umum atau keseluruhan untuk menjawab permasalahan.
2.) Mekanisme – langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendukung atau melaksanakan solusi.
3.) Rekomendasi – dasar hukum yang dapat mengakomodir penerapan solusi dan mekanisme.

──────────────────────────────────────

Contoh Penerapan

Agar materi lebih mudah dipahami, pemateri memberikan contoh pada mosi "Penerapan Prioritas Beasiswa LPDP bagi Daerah 3T (Afirmasi)" dari sisi kontra.

Solusi: penguatan sistem beasiswa afirmasi LPDP melalui seleksi yang transparan, persiapan yang terstruktur, dan evaluasi dampak berbasis data.

Mekanisme:
1.) Publikasi standar minimum tiap kategori beasiswa (reguler dan afirmasi) secara terbuka setiap tahun, sehingga peserta hanya bersaing dengan peserta pada kategori yang sama.
2.) Program persiapan pra-LPDP untuk menjawab ketimpangan kualitas dan akses pendidikan di daerah 3T, berupa pelatihan IELTS gratis dan mentoring akademik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama LPDP.
3.) Monitoring berbasis output dan outcome melalui audit dampak beasiswa dan evaluasi distribusi penerima.

Rekomendasi: penerbitan panduan resmi LPDP terkait standar minimum per kategori, program persiapan, dan monitoring.

Tips Penyampaian

Di akhir sesi, pemateri memberikan dua panduan praktis:

1.) Alur penyampaian solusi: argumen, masalah, tawarkan solusi, afirmasi.
2.) Teknik menjawab serangan lawan: afirmasi, uji, tegaskan masalah utama, tawarkan solusi, afirmasi.

──────────────────────────────────────

Pelatihan berlangsung interaktif, dengan peserta aktif berdiskusi dan bertanya seputar cara menyusun solusi yang tajam dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelatihan kedua ini menjadi bekal penting bagi kader LDHK untuk tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam setiap forum debat dan para peserta diharapkan mampu menghadirkan gagasan yang berdasar, sistematis, dan dapat diterapkan. 

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETARUNICA

#LDHKFHUNSRAT

 

PELATIHAN DEBAT I LDHK FH UNSRAT

 TATA CARA MERISET DAN MEMBANGUN ARGUMENTASI DALAM DEBAT HUKUM

Senin 24 Agustus 2026. Nutrihub, Manado.

Dalam dunia debat hukum, argumen yang kuat tidak lahir dari kemampuan berbicara semata, tetapi dari riset yang matang dan penyusunan argumentasi yang berdasar. Seorang debater hukum dituntut bukan hanya lantang menyampaikan pendapat, melainkan mampu mempertanggungjawabkannya dengan aturan, fakta, dan data.

Di sinilah Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Debat dan Kompetisi menghadirkan pelatihan yang berorientasi pada penguatan kemampuan akademik kader. Dengan mengusung tema "TATA CARA MERISET DAN MENYUSUN ARGUMENTASI DALAM DEBAT HUKUM", pelatihan ini bertujuan membekali kader dengan langkah awal yang tepat dalam memahami mosi, menggali informasi, hingga merangkainya menjadi argumentasi yang logis. Materi disampaikan oleh Demisioner Direktur Departemen Riset dan Inovasi periode 2024/2025 Zefanya Rawung.

──────────────────────────────────────

Pelatihan dibuka dengan pemaparan mengenai dua kategori mosi yang kerap dihadapi dalam kompetisi debat hukum:

1. Mosi General – Menggunakan frasa dan nomenklatur ringan tanpa istilah tertentu. Contohnya mosi "Perlindungan Anak Melalui Pembatasan Platform Digital".
2. Mosi Spesifik – Mengandung istilah tertentu dan biasanya bersifat proposal. Contohnya mosi "Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan Judicial Preview".

Pemateri menjelaskan bahwa setiap kategori mosi memiliki cara meriset yang berbeda. Pada mosi spesifik, riset dimulai dengan membedah mosi per-nomenklatur atau per-frasa. Peserta diminta memahami lebih dulu maksud istilah dan konteksnya, misalnya dengan bertanya "Apa itu Judicial Preview?". Setelah itu, riset dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik, seperti apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi dan di mana pengaturannya, serta mengapa Mahkamah Konstitusi harus atau tidak harus menambah kewenangan tersebut.

Pada mosi general, peserta dapat langsung menafsirkan mosi lewat pertanyaan pemantik. Dengan mosi perlindungan anak, pertanyaannya antara lain: apa itu platform digital dan apa saja kategorinya, perlindungan anak seperti apa yang dimaksud, dan mengapa anak harus dilindungi dari platform digital. Kata kunci seperti "perlindungan" dan "pembatasan" perlu selalu dikaitkan dengan konteks mosi.

Pemateri juga membagikan tiga tips riset yang menjadi pegangan penting:

1.) Stop mencari "a whole mosi" di Google atau AI – Mosi tidak untuk dicari jawabannya secara utuh, tetapi harus dibedah sendiri.

2.) Mulai dengan pertanyaan dan tuntaskan – Riset yang baik bergerak dari pertanyaan yang dijawab sampai tuntas.

3.) Jangan malas mencari tahu – Sebab, kalau tujuannya besar, usahanya harus lebih besar.

──────────────────────────────────────

Memasuki sesi penyusunan argumentasi, pemateri menjabarkan tiga tahapan utama:

1.) Highlight poin penting (substansi) – Meliputi dasar hukum, masalah, fakta, data, dan statement stakeholder.

2.) Kumpulkan poin penting per kategori (sistematika argumen) – Misalnya pada mosi perlindungan anak, dasar hukumnya adalah Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 dan PP No. 17 Tahun 2025, sedangkan masalahnya mencakup ancaman pornografi, perundungan siber, penipuan daring, dan kecanduan digital.

3.) Sambungkan menjadi argumentasi atau hipotesa yang logis – Poin-poin yang sudah dikumpulkan dirangkai menjadi satu bangunan argumen yang utuh, yang bahkan dapat dijadikan latar belakang dalam penyampaian di ronde debat.

Pemateri menegaskan tiga ketentuan dalam berargumentasi hukum, yaitu seluruh argumentasi harus berdasar (aturan, fakta, data), menghasilkan hipotesa yang logis dan bukan asumsi, serta disampaikan secara naratif dan afirmatif. Seperti pesan yang disampaikan dalam pelatihan, "Anak hukum dilarang bicara tanpa dasar."

Pelatihan berlangsung interaktif, dengan peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai cara membedah mosi dan menyusun argumen. 

──────────────────────────────────────

Pelatihan ini bukan sekadar forum belajar, tetapi ruang pembentukan cara berpikir. Dengan memahami cara meriset dan menyusun argumentasi, kader LDHK diharapkan mampu menghadirkan argumen yang tajam, berdasar, dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap forum debat. 

Selain sebagai program kerja, pelatihan debat pertama ini menjadi pijakan penting bagi LDHK untuk terus menghadirkan pelatihan yang lebih variatif, guna membentuk kader yang handal, visioner, dan siap berkompetisi di berbagai level.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak
Salam Konstitusi ✊🏻
#KABINETARUNICA
#LDHKFHUNSRAT

TALK SHOW & SHARING SESSION 01 LDHK FH UNSRAT

 

————Rabu, 9 September 2026, Zoom meeting. Talk Show & Sharing Session 01 LDHK FH UNSRAT mengangkat tema “The Integrity Advantage: From Values to Character, From Trust to Impact”.

Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) Universitas Sam Ratulangi melalui Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) menyelenggarakan Talk Show & Sharing Session 01 LDHK dengan mengangkat tema “The Integrity Advantage: From Values to Character, From Trust to Impact”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 9 September 2026 ini merupakan salah satu program kerja Departemen PPA dalam mendukung pengembangan kapasitas dan karakter anggota, khususnya dalam mempersiapkan mahasiswa hukum menghadapi kehidupan akademik maupun dunia profesional.

Kegiatan tersebut menghadirkan Mohamad Risaldi Mamonto, S.H., M.H., CLA., CTA. dan Fidelia Prabajati, S.H., M.H. sebagai narasumber, serta Niluh Chelsea Nelkayani sebagai moderator. Pembahasan dalam kegiatan berfokus pada integritas sebagai nilai fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga dengan konsistensi antara nilai, perkataan, keputusan, dan tindakan seseorang.

Dalam pemaparannya, Mohamad Risaldi Mamonto menjelaskan bahwa integritas merupakan fondasi karakter dalam kehidupan dan profesi hukum. Menurut Risaldi, integritas tidak sekadar dimaknai sebagai kejujuran, melainkan sebagai kemampuan untuk bertindak secara konsisten berdasarkan nilai yang diyakini. Ia menekankan bahwa membangun integritas membutuhkan proses yang panjang, sedangkan kerusakan terhadap integritas dapat terjadi melalui satu tindakan yang bertentangan dengan nilai yang selama ini dibangun.

Risaldi kemudian menguraikan hubungan antara nilai (value), karakter, kepercayaan (trust), dan dampak (impact). Menurutnya, nilai menjadi dasar seseorang dalam menentukan apa yang dianggap benar, adil, dan bermakna. Nilai tersebut kemudian diwujudkan melalui kebiasaan, keputusan, serta tindakan sehari-hari hingga membentuk karakter. Ketika karakter tersebut ditunjukkan secara konsisten, orang lain akan membangun kepercayaan terhadap individu tersebut.

Bagi mahasiswa hukum, pembentukan nilai dan karakter tersebut menjadi penting karena kehidupan akademik merupakan tahap awal sebelum memasuki dunia profesional. Risaldi menekankan bahwa seseorang akan menghadapi berbagai pilihan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika tidak ada pihak lain yang mengawasi. Kemampuan untuk tetap mempertahankan nilai dan melakukan hal yang benar dalam situasi tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dari integritas.

Dalam konteks profesi hukum, persoalan integritas juga berkaitan dengan kepercayaan. Risaldi menjelaskan bahwa seorang profesional hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan atau latar belakang pendidikannya, tetapi juga berdasarkan karakter dan tingkat kepercayaan yang berhasil dibangun. Integritas yang dijaga secara konsisten dapat membentuk reputasi yang baik dan membuka kesempatan profesional yang lebih luas.

Lebih lanjut, Risaldi mengaitkan integritas dengan kemampuan seseorang untuk memberikan dampak positif. Menurutnya, seorang pemimpin maupun calon profesional hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi juga perlu membangun pola pikir yang berorientasi pada solusi. Bahkan dalam hal sederhana seperti menyampaikan pendapat, seseorang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tidak memperkeruh keadaan, melainkan membantu menciptakan solusi dan suasana yang konstruktif. 

PENA KTI LDHK FH UNSRAT.

—————Senin, 14 September 2026, Lobby FH UNSRAT. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PENA KTI)

Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK), melalui Departemen Riset dan Inovasi, kembali melaksanakan salah satu program kerja dalam bidang pengembangan kemampuan akademik mahasiswa melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PENA KTI). Kegiatan yang berlangsung pada Senin 14 September 2026, pukul 18.00 WITA hingga selesai, bertempat di Lobby Law Tower, dengan menghadirkan Michell Binilang selaku sekretaris jenderal LDHK FH UNSRAT periode 2026-2027 sebagai pemateri dan Yobel Waas sebagai moderator.

Kegiatan PENA KTI diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami proses penulisan karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah hukum. Tidak hanya membahas teknik menulis, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu persoalan hukum dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan ilmiah yang sistematis, memiliki dasar hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam pemaparannya, Michell Binilang menjelaskan bahwa artikel ilmiah hukum merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang dalam penyusunannya membutuhkan dukungan data, fakta, bukti yang relevan, serta landasan hukum yang sesuai. Karakter ilmiah menuntut penulis untuk membangun argumentasi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan karakter hukum mengharuskan objek yang dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum. Dengan demikian, artikel ilmiah hukum tidak sekadar menjadi tempat untuk menyampaikan pendapat pribadi. Setiap gagasan perlu dibangun melalui proses pengkajian terhadap persoalan hukum dengan menggunakan norma, asas, prinsip, doktrin, maupun sumber hukum lain yang relevan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu dimiliki mahasiswa hukum dalam menghasilkan karya ilmiah.

    1. Menentukan Judul sebagai Langkah Awal

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya menentukan judul penelitian. Judul bukan hanya berfungsi sebagai identitas tulisan, tetapi juga menjadi gambaran mengenai substansi dan batasan persoalan yang akan dikaji. Judul artikel ilmiah hukum perlu memuat kata kunci yang dapat menunjukkan fokus penelitian. Batasan tersebut diperlukan agar pembahasan tidak berkembang terlalu luas dan tetap berada pada persoalan hukum yang telah ditentukan. Ketepatan dalam menentukan judul juga akan memengaruhi penyusunan rumusan masalah, metode penelitian, hingga arah pembahasan.

Sebagai contoh, pembahasan mengenai legalitas serangan pre-emptive Israel terhadap Iran ditinjau dari prinsip self-defense dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bagaimana kata kunci dalam judul dapat memberikan batasan terhadap penelitian. Istilah pre-emptive attack, self-defense, dan Piagam PBB menjadi bagian penting yang menentukan arah analisis sehingga penelitian tidak berkembang ke persoalan lain di luar fokus hukum internasional.

   2. Pendahuluan dan Pentingnya Research Gap

Pembahasan kemudian diarahkan pada penyusunan pendahuluan. Dalam artikel ilmiah hukum, pendahuluan tidak hanya berisi latar belakang, tetapi dapat mencakup persoalan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, research gap, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan. Latar belakang perlu menunjukkan mengapa suatu persoalan penting untuk dikaji. Artinya, penulis tidak cukup hanya menceritakan suatu peristiwa, tetapi harus mampu menemukan persoalan hukum yang terdapat di dalamnya. Dari persoalan tersebut kemudian dapat dibangun alasan mengapa penelitian perlu dilakukan.

Selain itu, penulis perlu memperhatikan research gap atau celah penelitian. Research gap dapat ditemukan dengan melihat penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, kemudian mengidentifikasi aspek yang belum dibahas atau masih dapat dikembangkan. Hal tersebut penting agar penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang pembahasan yang sudah ada, tetapi memiliki kontribusi atau perspektif yang berbeda.

Dalam contoh mengenai prinsip self-defense, doktrin tersebut telah banyak dibahas dalam hukum internasional, termasuk dalam perkembangan hukum setelah putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Nicaragua v. United States tahun 1986. Namun, penelitian dapat diarahkan pada persoalan yang lebih spesifik, seperti legalitas serangan pre-emptive dalam konflik tertentu serta bagaimana konsep ancaman yang bersifat segera atau imminent threat dinilai dalam perkembangan teknologi persenjataan dan penggunaan intelijen.

    3. Rumusan Masalah Menentukan Arah Pembahasan

Rumusan masalah juga menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai batasan terhadap persoalan yang akan dianalisis. Rumusan masalah harus disusun secara jelas dan disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian agar dapat dijawab melalui pembahasan. Keterkaitan antara rumusan masalah dan pembahasan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apabila penelitian memiliki dua rumusan masalah, maka pembahasan harus diarahkan untuk memberikan jawaban terhadap kedua persoalan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat bagian pembahasan yang keluar dari fokus penelitian.

Tujuan penelitian kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah. Tujuan tersebut menjelaskan apa yang hendak dicapai melalui penelitian. Konsistensi antara judul, rumusan masalah, tujuan, metode, dan pembahasan menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan artikel ilmiah hukum yang sistematis.

    4. Memahami Metode Penelitian Hukum

Selain sistematika penulisan, PENA KTI juga memberikan pemahaman mengenai metode penelitian hukum. Secara umum, penelitian hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma dan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, doktrin, buku, serta jurnal ilmiah. Sementara itu, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada penerapan hukum dalam masyarakat dan dapat menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun instrumen penelitian lainnya.

Dalam artikel ilmiah hukum yang menggunakan penelitian normatif, penulis dapat melakukan kajian melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Namun, pemilihan metode tetap harus disesuaikan dengan karakter persoalan yang hendak diteliti sehingga metode yang digunakan mampu mendukung proses analisis dan menjawab rumusan masalah.

    5. Konsistensi Menjadi Kunci Penulisan

Salah satu hal utama yang ditekankan dalam penulisan artikel ilmiah hukum adalah adanya konsistensi antara judul, rumusan masalah, metode penelitian, dan pembahasan. Judul menentukan fokus penelitian, rumusan masalah membatasi persoalan yang hendak dijawab, metode menentukan cara penelitian dilakukan, sedangkan pembahasan menjadi ruang untuk memberikan analisis terhadap persoalan tersebut.

Dalam kajian mengenai self-defense, misalnya, Pasal 51 Piagam PBB dapat menjadi salah satu dasar hukum utama dalam menguji legalitas penggunaan kekuatan. Ketentuan tersebut mengakui hak inheren suatu negara untuk melakukan pembelaan diri secara individual maupun kolektif apabila terjadi serangan bersenjata. Oleh karena itu, analisis mengenai legalitas suatu tindakan penggunaan kekuatan harus tetap ditempatkan dalam kerangka norma dan prinsip hukum internasional yang relevan.

Melalui PENA KTI, Departemen Riset dan Inovasi LDHK tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai teknis penulisan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk membangun pola pikir ilmiah dalam mengkaji berbagai persoalan hukum. Kemampuan menemukan permasalahan, menentukan fokus penelitian, mengidentifikasi research gap, menyusun rumusan masalah, memilih metode, serta membangun argumentasi berdasarkan sumber hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan menulis sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam melihat berbagai persoalan hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai sistematika dan kaidah penulisan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang tidak hanya sistematis dari segi penulisan, tetapi juga kuat dalam argumentasi dan memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETARUNICA 

#LDHKFHUNSRAT

KANTIN 01 LDHK FH UNSRAT

————Selasa, 1 September 2026, Zoom Meeting. KANTIN 01 LDHK Membahas tentang Konstitusionalitas MBG dalam Anggaran Pendidikan dan Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026

Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LDHK) melalui Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) kembali menyelenggarakan Kajian Rutin Hukum dan Konstitusi (KANTIN) 01 secara daring melalui Zoom Meeting. Mengangkat tema “Konstitusionalitas MBG dalam Anggaran Pendidikan: Telaah Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026”, kajian ini menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk memahami persoalan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dari sisi kebijakan publik, tetapi juga dalam perspektif hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta konstitusionalitas pengelolaan anggaran pendidikan.

KANTIN 01 menghadirkan Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., Peneliti Rechta Institut, sebagai pemateri. Jalannya diskusi dipandu oleh Jonathan Simatupang selaku Deputi Pendidikan yang bertindak sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, diskusi diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik negara hukum. Konsep rule of law setidaknya memiliki tiga ciri utama, yakni supreme law, equality before the law, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, dalam konsep rechtsstaat, terdapat unsur tambahan berupa peradilan administrasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aspek administrasi memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memastikan setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.

Pembahasan kemudian diarahkan pada persoalan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk program MBG. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan. Tindakan pemerintah dapat dipersoalkan apabila mengandung unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Diskusi menyoroti bagaimana kebijakan MBG bersinggungan dengan pengalokasian anggaran negara serta mandat konstitusional mengenai anggaran pendidikan. Dalam konteks ini, pengelolaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi anggaran itu sendiri, sehingga kebijakan yang menggunakan keuangan negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi dan konstitusi.

SEMINAR NASIONAL • LDHK FH UNSRAT

 

—————— Jumat, 22 Mei 2026 Auditorium FPIK Universitas Sam Ratulangi.

"Dinamika Demokrasi dan Kelembagaan Negara: Analisis Kritis Terhadap Arah Reformasi Hukum dan Konstitusi di Indonesia".

"Demokrasi tidak sedang mati dalam satu malam. Ia melemah sedikit demi sedikit ketika hukum kehilangan fungsinya untuk membatasi kekuasaan, dan ketika rakyat mulai dianggap sekadar penonton dalam proses bernegara." - 2026

Dalam rangkaian kegiatan Sam Ratulangi Law Fair (SRLF) 2026, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi menyelenggarakan Seminar Nasional dengan topik yang hangat diperbincangkan serta menghadirkan salah satu akademisi dan pengamat hukum tata negara terkemuka di Indonesia, Bivitri Susanti. Kegiatan ini tentunya dipandu dengan moderator yang handal nan kritis serta pengamat kondisi ketatanegaraan di Indonesia, Flora Aurilia selaku Direktur Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA)

Seminar ini tidak sekadar membahas hukum sebagai kumpulan pasal dan norma. Lebih dari itu, forum ini mengajak peserta untuk melihat kondisi demokrasi Indonesia secara jujur, kritis, dan reflektif. Berdasarkan pemaparan materi, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius yang menyentuh inti dari kehidupan bernegara, mulai dari kualitas demokrasi, arah reformasi hukum, hingga kondisi kelembagaan negara. 

──────────────────────────────────────

Salah satu gagasan paling menarik yang disampaikan dalam seminar ini adalah perbedaan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Selama ini, banyak orang menganggap demokrasi telah berjalan dengan baik selama pemilu tetap dilaksanakan, partai politik tetap ada, dan pergantian kekuasaan berlangsung secara formal. Namun, menurut pemaparan yang disampaikan, demokrasi tidak berhenti pada proses-proses administratif tersebut. Demokrasi sejatinya adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak asasi manusia, menghadirkan keadilan, dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. 

Dengan kata lain, pemilu hanyalah pintu masuk demokrasi, bukan tujuan akhirnya. Ketika negara hanya sibuk memastikan prosedur berjalan tanpa memastikan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya, demokrasi berisiko berubah menjadi simbol tanpa makna. Ia hadir secara formal, tetapi kehilangan jiwanya.

Pembahasan kemudian bergerak pada konsep negara hukum (rule of law) yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia.

Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Selain itu, hukum juga harus berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia. 

Namun, seminar ini mengajak peserta untuk mempertanyakan sebuah hal mendasar:

Apakah hukum saat ini masih menjadi alat pembatas kekuasaan, atau justru mulai digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan itu sendiri?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika melihat berbagai fenomena yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini.

──────────────────────────────────────

Dalam analisis yang dipaparkan oleh ibu bivitri, terdapat setidaknya tiga persoalan besar yang dianggap mengancam kualitas demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia. 

1. Hilangnya Batas Kekuasaan

Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pembagian fungsi yang jelas antar lembaga negara. Namun ketika batas tersebut mulai kabur, berbagai lembaga dapat menjalankan fungsi di luar mandat utamanya. Seperti fenomena sentralisasi birokrasi, perluasan peran institusi tertentu ke sektor-sektor sipil, hingga semakin besarnya struktur pemerintahan menjadi contoh bagaimana pembatasan kekuasaan mulai kehilangan bentuk idealnya. 

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya soal struktur, tetapi kultur yang menyertainya. Ketika pola hubungan komando mulai mendominasi ruang-ruang sipil, diskusi kritis perlahan tergantikan oleh kepatuhan tanpa pertanyaan. Padahal demokrasi tumbuh dari keberanian untuk berpikir, bukan sekadar kemampuan untuk patuh.

2. Kebijakan yang Menjauh dari Data

Seminar ini juga menyoroti pentingnya evidence-based policy, yaitu kebijakan yang dibangun berdasarkan penelitian, data, dan kebutuhan riil masyarakat. 

Dalam negara modern, hukum dan kebijakan publik seharusnya lahir dari kajian ilmiah yang matang. Namun ketika kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik jangka pendek daripada data yang objektif, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen rasional dalam mengatur kehidupan bersama. Akibatnya, kebijakan tidak lagi menjadi solusi atas persoalan masyarakat, melainkan hanya menjadi respons atas kebutuhan kekuasaan.

3. Kembali Menguatnya Nepotisme dan Krisis Meritokrasi

Isu lain yang menjadi perhatian adalah melemahnya sistem meritokrasi dalam kelembagaan negara. Jabatan publik idealnya diberikan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan integritas.

Namun ketika kedekatan personal lebih menentukan daripada kemampuan, maka kualitas kelembagaan akan mengalami penurunan. Praktik semacam ini mengingatkan kembali pada persoalan yang dahulu menjadi salah satu alasan lahirnya gerakan Reformasi 1998.  Ironisnya, tantangan yang pernah diperjuangkan untuk dihapus justru kembali menjadi diskursus yang relevan untuk dibahas hari ini.

──────────────────────────────────────

Di tengah berbagai kritik yang disampaikan, seminar ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan pesimisme. Sebaliknya, forum ini mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang selesai dibangun pada tahun 1998 dan kemudian dibiarkan berjalan sendiri.

Demokrasi adalah proses yang harus terus dijaga, diawasi, dan diperjuangkan. Dan bagi mahasiswa hukum, tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting. Sebab hukum bukan hanya dipelajari untuk dipahami, tetapi juga untuk digunakan sebagai alat menjaga nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi negara.

Seminar Nasional dalam rangka Sam Ratulangi Law Fair 2026 ini menjadi lebih dari sekadar forum akademik. Ia menjadi ruang refleksi tentang arah perjalanan demokrasi Indonesia, sekaligus pengingat bahwa reformasi bukanlah peristiwa yang selesai dua dekade lalu.

Reformasi adalah pekerjaan yang terus berlangsung.

Dan selama masih ada ruang diskusi, keberanian untuk berpikir kritis, serta generasi muda yang peduli terhadap hukum dan konstitusi, harapan untuk menjaga demokrasi substantif akan selalu ada.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

MENTORING ORGANISASI 03 • LDHK FH UNSRAT

 

—————— Selasa, 12 Mei 2026 Nutrihub Manado.

"Talk to Inspire: Mastering Public Speaking and Professional MC Skills".

Kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu keterampilan yang tidak hanya dibutuhkan dalam organisasi, tetapi juga menjadi bekal penting dalam dunia profesional. Menyadari pentingnya kemampuan tersebut, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Anggota (PPA) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menyelenggarakan MENtoring Organisasi 03 (MENOR) dengan tema “Talk to Inspire: Mastering Public Speaking and Professional MC Skills.”

Kegiatan ini menghadirkan Demisioner Bendahara Umum Kabinet Muara LDHK, Kak Fierza Abram, S.H., yang membagikan pengalaman, pengetahuan, dan strategi praktis mengenai seni berbicara di depan umum serta keterampilan menjadi Master of Ceremony (MC) yang profesional dan berkesan.

──────────────────────────────────────

Dalam kehidupan organisasi, kemampuan berbicara sering kali menjadi jembatan antara gagasan dan tindakan. Ide yang luar biasa sekalipun akan sulit dipahami apabila tidak disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, public speaking bukan hanya tentang keberanian berbicara di depan banyak orang, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, jelas, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada audiens. Melalui MENOR 03, peserta diajak untuk memahami bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan, kepemimpinan, dan profesionalitas.

Dalam pemaparannya, Kak Fierza menekankan bahwa public speaking bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sebaliknya, kemampuan tersebut merupakan keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman, latihan, serta keberanian untuk terus mencoba. Kemampuan berbicara yang baik memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide secara terstruktur, membangun koneksi dengan audiens, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berbagai situasi, baik dalam forum organisasi, dunia akademik, maupun lingkungan profesional.

Bagi mahasiswa hukum, kemampuan ini menjadi semakin penting karena profesi hukum sangat erat kaitannya dengan kemampuan argumentasi, presentasi, negosiasi, dan komunikasi persuasif.

Selain membahas public speaking, kegiatan ini juga mengupas keterampilan menjadi seorang MC profesional. Seorang MC tidak hanya bertugas membaca susunan acara, tetapi juga menjadi penghubung antara seluruh rangkaian kegiatan dengan para peserta yang hadir. Dimana, seorang MC yang baik harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, menjaga ritme acara, mengelola dinamika forum, serta menghadirkan energi positif yang membuat audiens tetap terlibat dari awal hingga akhir kegiatan.

Dalam organisasi, peran MC sering kali menjadi wajah pertama yang dilihat peserta. Oleh karena itu, kemampuan membangun komunikasi yang hangat, profesional, dan adaptif menjadi hal yang sangat penting.

──────────────────────────────────────

Sesuai dengan tema Talk to Inspire, peserta diajak untuk memahami bahwa tujuan utama berbicara bukan sekadar didengar, melainkan mampu memberikan inspirasi dan nilai kepada orang lain. Komunikasi yang efektif lahir dari pemahaman terhadap audiens, penguasaan materi, serta kemampuan menyampaikan pesan dengan ketulusan dan kepercayaan diri. Ketika seseorang berbicara dengan keyakinan dan tujuan yang jelas, pesan yang disampaikan akan memiliki dampak yang lebih besar. 

Dan dengan melalui berbagai pengalaman yang dibagikan oleh Kak Fierza, peserta memperoleh gambaran bahwa kemampuan berbicara bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun pengaruh positif di lingkungan sekitar.

Salah satu pesan penting yang menjadi refleksi dalam kegiatan ini adalah bahwa setiap pembicara hebat pernah mengalami rasa gugup dan ketidakpercayaan diri. Kemampuan berbicara yang baik tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses belajar, latihan, dan keberanian untuk terus berkembang. Dan, MENOR 03 menjadi ruang pembelajaran yang mengingatkan bahwa kesalahan dalam berbicara bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari setiap pengalaman itulah seseorang dapat memperbaiki diri dan menjadi komunikator yang lebih baik.

──────────────────────────────────────

Melalui MENOR 03 LDHK ini, kemudian kembali menghadirkan ruang pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan anggota, baik dalam kehidupan organisasi maupun dunia profesional. Kegiatan ini tidak hanya membekali peserta dengan teknik public speaking dan keterampilan MC, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa komunikasi adalah sarana untuk membangun hubungan, menyampaikan gagasan, dan menginspirasi perubahan.

Pada akhirnya, kemampuan berbicara yang baik bukan tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan tentang seberapa besar dampak yang dapat ditinggalkan.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT

KELAS KEPENULISAN 05 • LDHK FH UNSRAT

 ————— Jumat, 08 Mei 2026. Zoom Meetings.

Kelas Kepenulisan 05 (KeSan):  Legal Opinion as a tool of advocacy: menyusun analisis hukum yang tajam, sistematis, soluktif, serta menjawab isu kontemporer

Dalam upaya memperkuat kemampuan analisis dan penulisan hukum di kalangan mahasiswa, Departemen Riset dan Inovasi (DRI) dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi kembali menghadirkan Kelas Kepenulisan 05 (KeSan) sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan dunia profesional hukum.

Pada kesempatan kali ini, KeSan 05 menghadirkan Demisioner Pengurus LDHK, Kak Andreas Tamara, S.H., M.Sc., yang membawakan materi mengenai Legal Opinion. Yang merupakan salah satu bentuk penulisan hukum yang sangat dekat dengan praktik advokasi dan dunia kerja profesional, khususnya di law firm.

──────────────────────────────────────

Dalam pemaparannya, Kak Andreas menjelaskan bahwa Legal Opinion pada dasarnya merupakan pendapat hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan analisis hukum yang mendalam. Secara umum, Legal Opinion terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

- Fakta

- Isu hukum

- Rules atau dasar hukum

- Analisis

- Konklusi/Kesimpulan

Struktur ini menunjukkan bahwa Legal Opinion bukan hanya tentang menjelaskan hukum, tetapi tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Dalam case position, misalnya, bagian awal akan memuat fakta hukum, isu yang dipersoalkan, serta ketentuan hukum yang relevan. Namun, bagian yang paling penting justru terletak pada analisis, karena di sanalah kemampuan berpikir kritis seorang mahasiswa hukum benar-benar diuji.

──────────────────────────────────────

Salah satu poin yang sangat ditekankan dalam kegiatan ini adalah bahwa bagian analisis tidak boleh sekadar mengulang peraturan. Analisis harus menunjukkan bagaimana seorang penulis mampu menghubungkan fakta dengan norma hukum secara logis dan argumentatif. Legal Opinion membutuhkan kemampuan membaca persoalan secara kritis, melihat celah hukum, mempertimbangkan kemungkinan argumentasi, hingga membangun solusi hukum yang paling relevan. Karena itulah, kemampuan menulis Legal Opinion tidak dapat diperoleh secara instan. Menurut Kak Andreas, penulisan hukum adalah kemampuan yang dibangun melalui proses dan latihan terus-menerus. “Writing is learned by doing, Peserta juga didorong untuk aktif mengikuti kompetisi Legal Opinion tanpa takut melakukan kesalahan. Sebab melalui proses itulah kemampuan analisis dan ketajaman berpikir akan terbentuk secara perlahan.

──────────────────────────────────────

Dalam sesi diskusi, dijelaskan pula bahwa Legal Opinion yang sering diperlombakan pada dasarnya merupakan simulasi praktik penulisan hukum yang biasa dilakukan di law firm. Hal ini menjadikan Legal Opinion sebagai salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa hukum yang ingin terjun ke dunia litigasi, konsultasi hukum, maupun firma hukum profesional. Peserta juga dianjurkan untuk mulai mencari pengalaman melalui program magang di kantor hukum atau firma hukum agar dapat memahami bagaimana praktik penyusunan opini hukum dilakukan secara nyata.

Salah satu pembahasan menarik dalam KeSan 05 adalah mengenai posisi hakim terhadap Legal Opinion. Kak Andreas menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menulis Legal Opinion karena sifat dari opini hukum itu sendiri adalah advokatif, yakni cenderung membela atau memberikan pandangan terhadap salah satu posisi hukum tertentu. Sementara itu, hakim harus berada dalam posisi netral dan imparsial dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Legal Opinion lebih identik dengan profesi advokat atau konsultan hukum dibandingkan lembaga peradilan. Pembahasan ini membuka perspektif peserta mengenai perbedaan peran setiap profesi hukum dalam sistem penegakan hukum. 

──────────────────────────────────────

Tidak kalah menarik, kegiatan ini juga membahas pengaruh perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia penulisan hukum. Menurut Kak Andreas, AI memang mampu menyusun Legal Opinion berdasarkan data dan pola yang tersedia. Namun demikian, hukum bukan sekadar kumpulan data yang bersifat pasti. Hukum berbicara mengenai nilai, kepatutan, dan apa yang seharusnya terjadi sesuatu yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Karena itu, secanggih apa pun teknologi AI, ia tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan opini manusia dalam bidang hukum.

Dan dalam Kelas Kepenulisan 05 menjadi pengingat bahwa kemampuan menulis merupakan salah satu identitas penting bagi mahasiswa hukum. Melalui tulisan, gagasan dapat diuji, argumentasi dapat dipertanggungjawabkan, dan perspektif hukum dapat disampaikan secara sistematis. Melalui materi mengenai Legal Opinion ini, peserta tidak hanya belajar tentang teknik penulisan hukum, tetapi juga memahami bagaimana seorang anak hukum berpikir, menganalisis, dan membangun argumentasi.

“Menjadi anak hukum bukan hanya tentang memahami pasal, tetapi tentang mampu menghidupkan pasal itu melalui analisis yang tajam.”

Dengan terselenggaranya KeSan 05, DRI LDHK kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya akademik dan kemampuan profesional anggota melalui ruang belajar yang progresif dan relevan dengan kebutuhan dunia hukum saat ini.

Pemikir Kritis, Penutur Santun, Eksekutor Bijak

Salam Konstitusi ✊🏻

#KABINETNAWASENA

#LDHKFHUNSRAT